Poin Penting Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bentuk diskriminasi, serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Selama bertahun-tahun, penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia kerap menghadapi jalan buntu akibat keterbatasan instrumen hukum yang komprehensif, sehingga banyak korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang memadai.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah baru sekaligus angin segar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. UU TPKS hadir sebagai payung hukum yang progresif karena tidak hanya fokus pada aspek penindakan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pencegahan, perlindungan, pemulihan hak-hak korban, serta pengawalan proses hukum yang berpihak pada korban.

Nomor/Tahun: UU No. 12 Tahun 2022

Pengesahan: 12 April 2022

Tujuan Utama: Memberikan pelindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menindak pelaku, serta memastikan pemulihan bagi korban.

 Poin-Poin Penting UU TPKS

1. Perluasan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) UU TPKS mengakui dan menetapkan lebih banyak jenis kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP lama. Terdapat 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU ini, antara lain:

   • Pelecehan seksual non-fisik dan fisik

   • Pemaksaan kontrasepsi

   • Pemaksaan sterilisasi

   • Pemaksaan perkawinan

   • Penyiksaan seksual

   • Eksploitasi seksual

   • Perbudakan seksual

   • Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE)

2. Fokus pada Hak dan Pemulihan Korban (Restitusi & Kompensasi)

   • Restitusi: Pelaku diwajibkan membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban atas penderitaan, kerugian materiil/immateriil, atau biaya pemulihan.

   • Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund): Disediakan negara untuk membantu korban jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

   • Hak atas layanan medis, psikologis, sosial, serta pendampingan hukum selama proses peradilan.

3. Pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) Mengatur secara tegas mengenai penyebaran konten intim tanpa persetujuan, penguntitan siber (cyberstalking), dan ancaman penyebaran data pribadi yang bermuatan seksual.

4. Hukum Acara yang Berpihak pada Korban

   • Alat Bukti yang Diperluas: Keterangan korban saja, didukung oleh satu alat bukti lain atau petunjuk, sudah cukup untuk memproses perkara.

   • Hak Saksi/Korban: Perlindungan terhadap identitas korban, larangan memojokkan korban di persidangan, serta hak untuk memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka langsung dengan pelaku (melalui sarana elektronik).

5. Pemberatan Pidana Ancaman hukuman bagi pelaku diperberat apabila:

   • Dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, atasan, atau pejabat publik.

   • Dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, atau dalam kondisi darurat.

   • Dilakukan secara bersama-sama (beramai-ramai).

6. Pencegahan dan Peran Serta Masyarakat Negara, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki kewajiban bersama dalam melakukan pencegahan melalui edukasi publik, sosialisasi, penguatan budaya anti-kekerasan seksual, serta penyediaan fasilitas pelaporan yang aman.

Hari Batik Nasional 2026 : Warisan Perempuan, Simbol Indonesia, dan Jalan Pemberdayaan

Wonosobo, 2 Oktober 2026 – Setiap tanggal 2 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik Nasional, sebuah momentum yang tidak hanya meneguhkan batik sebagai warisan budaya dunia, tetapi juga sebagai simbol identitas bangsa. Penetapan Hari Batik oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity menegaskan bahwa batik adalah karya agung yang lahir dari tangan-tangan perempuan Indonesia, diwariskan lintas generasi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa.

Batik telah dikenal sejak masa kerajaan Jawa kuno, berkembang sebagai seni menghias kain dengan teknik canting dan malam. Awalnya, batik menjadi keterampilan yang diwariskan di lingkungan keraton, terutama oleh perempuan bangsawan. Seiring waktu, batik menyebar ke masyarakat luas, menjadi simbol status sosial sekaligus ekspresi budaya. Penetapan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober mengingatkan kita bahwa batik bukan sekadar kain, melainkan narasi panjang tentang kreativitas, ketekunan, dan filosofi hidup orang Indonesia.

Batik sebagai Warisan Perempuan

Batik adalah warisan budaya yang erat dengan peran perempuan. Sejak dahulu, perempuan Indonesia menjadi penjaga tradisi batik, mengajarkan teknik, motif, dan makna filosofis kepada generasi berikutnya. Batik bukan hanya keterampilan, tetapi juga ruang ekspresi perempuan dalam menyampaikan nilai, doa, dan harapan melalui motif yang mereka ciptakan. Dengan demikian, batik adalah bukti nyata bahwa perempuan Indonesia adalah subyek aktif dalam pembangunan budaya bangsa.

Batik sebagai Simbol Indonesia

Hari Batik mengingatkan kita bahwa batik adalah simbol kebangsaan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki motif khas yang mencerminkan kearifan lokal. Batik menjadi identitas kolektif yang menyatukan keberagaman Indonesia. Dalam diplomasi budaya, batik telah menjadi wajah Indonesia di dunia, dikenakan oleh pemimpin bangsa dalam forum internasional, sekaligus menjadi kebanggaan rakyat dalam keseharian.

Peluang Pemberdayaan Perempuan

Batik juga membuka peluang besar bagi pemberdayaan perempuan. Industri batik rumahan, koperasi batik, hingga usaha kreatif berbasis batik telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Melalui pelatihan, inovasi desain, dan dukungan pemasaran, perempuan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya. Batik bukan hanya warisan, tetapi juga jalan menuju kesejahteraan dan kesetaraan.

Ketua Umum GOW Wonosobo, Dra. Hj. Maya Rosida, M.M, menegaskan: “Hari Batik adalah momentum untuk mengingatkan kita bahwa perempuan Indonesia adalah penjaga budaya sekaligus penggerak ekonomi. Batik bukan sekadar kain, melainkan simbol kebangsaan dan peluang pemberdayaan. Melalui batik, perempuan berdaya, bangsa berdaulat, dan budaya kita tetap hidup sepanjang zaman."

Beliau juga menambahkan "Batik bukan sekadar kain, tetapi warisan budaya yang menyimpan cerita, identitas, dan kebanggaan bangsa. Setiap motif lahir dari tangan-tangan terampil yang menjaga tradisi dan budaya tetap hidup. Selamat Hari Batik Nasional. Teruslah berkreasi , bangga mengenakan, mencintai, dan melestarikan batik Indonesia, termasuk batik karya para perajin khas Wonosobo."

UPIPA dalam Kerangka LPLPP

UPIPA sebagai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan berkomitmen untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan secara profesional, inklusif, dan berkeadilan. Dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi perempuan, UPIPA hadir sebagai ruang aman sekaligus motor perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil gender.

UPIPA dalam Kerangka LPLPP

1. Berorientasi pada Perlindungan Hak UPIPA menegaskan komitmen untuk memastikan hak-hak perempuan korban kekerasan dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hal ini sejalan dengan esensi LPLPP yang menempatkan perlindungan dan pemenuhan hak sebagai pilar utama.

2. Pendampingan Holistik Tidak hanya menangani kasus kekerasan secara hukum, UPIPA juga memberikan layanan konseling psikologis, advokasi, serta rujukan ke jejaring layanan lain. Sikap ini mencerminkan prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi perempuan yang menjadi standar LPLPP.

3. Profesional dan Terstandar UPIPA sebagai bagian dari LPLPP wajib menjalankan kode etik: layanan gratis, menjaga kerahasiaan, tidak diskriminatif, dan bebas konflik kepentingan. Dengan demikian, sikap profesional menjadi jaminan kualitas layanan.

4. Transformasi Sosial UPIPA tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga mendorong perubahan budaya masyarakat agar lebih adil gender. Sikap ini sejalan dengan misi LPLPP sebagai motor perubahan sosial.

5. Kolaboratif dan Inklusif UPIPA membangun jejaring dengan Dinas PPPA, lembaga masyarakat, serta mitra lain untuk memperkuat layanan. Sikap kolaboratif ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan inklusi dalam penyelenggaraan LPLPP.

Sikap Utama

• Berpihak pada Korban: UPIPA menempatkan perempuan korban kekerasan sebagai pusat layanan, memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

• Pendampingan Holistik: Memberikan konseling psikologis, advokasi hukum, rujukan medis, serta dukungan sosial-ekonomi agar korban dapat pulih dan mandiri.

• Profesional dan Terstandar: Menjalankan kode etik LPLPP, termasuk layanan gratis, menjaga kerahasiaan, bebas konflik kepentingan, dan tidak diskriminatif.

• Transformasi Sosial: Tidak hanya menangani kasus, tetapi juga mendorong perubahan budaya masyarakat menuju keadilan gender.

• Kolaboratif dan Inklusif: Membangun jejaring dengan Dinas PPPA, lembaga masyarakat, dan mitra strategis untuk memperkuat layanan.

Mewujudkan Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Pemberdayaan perempuan bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan untuk memastikan setiap perempuan memiliki ruang yang setara, terlindungi, dan berdaya dalam kehidupan bermasyarakat serta pembangunan nasional. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) hadir sebagai wadah yang menjembatani kebutuhan perempuan dengan kebijakan, layanan, dan pendampingan nyata.

Landasan Hukum yang Kokoh

LPLPP berdiri di atas pijakan hukum yang kuat, mulai dari UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, hingga Permen PPPA No. 3 Tahun 2023 yang menegaskan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang PPPA. Dengan dasar ini, LPLPP memiliki legitimasi untuk bekerja secara sistematis, terstandar, dan berkelanjutan.

Esensi Penyelenggaraan

LPLPP bukan hanya lembaga administratif, melainkan motor perubahan sosial. Esensinya mencakup:

• Perlindungan dan Pemenuhan Hak: memastikan hak-hak perempuan dihormati dan dilindungi.

• Pemberdayaan: menyediakan pelatihan, pendampingan, dan layanan untuk meningkatkan kapasitas diri serta kemandirian ekonomi.

• Pendampingan dari Kekerasan: memberikan konseling, advokasi hukum, dan perlindungan bagi korban.

• Peningkatan Partisipasi: mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan.

• Transformasi Sosial: membangun budaya yang adil gender.

Prinsip Penyelenggaraan

LPLPP dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, non-diskriminasi, keadilan, inklusi, dan kepentingan terbaik bagi perempuan. Prinsip ini menjadi jaminan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berpihak pada perempuan.

Standarisasi dan Keberlanjutan

Melalui proses standardisasi nasional, LPLPP dipastikan memenuhi syarat teknis, kelembagaan, dan manajemen layanan. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya “one stop services” di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga perempuan dapat mengakses layanan secara mudah, cepat, dan terintegrasi.

Dukungan Anggaran dan Jejaring

Keberlangsungan LPLPP ditopang oleh sumber daya dari APBN, APBD, CSR, dan Dana Desa, serta dukungan mitra masyarakat. Sinergi ini memastikan program tidak berhenti di tengah jalan, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan perempuan di daerah.

Fondasi Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya

 

Kesaktian Pancasila: Fondasi Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya

Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum yang mengingatkan kita pada kekuatan dasar bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekadar lima sila yang tertulis dalam konstitusi, melainkan jiwa dan roh yang menjaga persatuan, keadilan, serta keberlangsungan bangsa.

Ketua Umum GOW Wonosobo, Dra. Hj. Maya Rosida, M.M, menegaskan bahwa kesaktian Pancasila adalah bukti nyata ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman ideologi, perpecahan, dan krisis. “Kesaktian Pancasila adalah energi moral yang membuat bangsa Indonesia tetap berdiri tegak. Bagi perempuan, Pancasila adalah pedoman untuk berdaya, menjaga keluarga, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” ungkapnya.

🌸
Perempuan sebagai Penjaga Nilai Pancasila

Dalam pandangan beliau, perempuan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Perempuan adalah pendidik utama dalam keluarga, penggerak masyarakat, sekaligus penjaga moral bangsa. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan Sosial bukan hanya abstraksi, tetapi harus hidup dalam keseharian melalui peran perempuan.

• Ketuhanan Yang Maha Esa → Perempuan menanamkan nilai spiritual dan moral dalam keluarga.

• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab → Perempuan berperan melawan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

• Persatuan Indonesia → Perempuan menjadi perekat harmoni dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa.

• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan → Perempuan didorong aktif dalam politik, organisasi, dan pengambilan keputusan.

• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia → Perempuan berdaya dalam ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

🌍 Pancasila sebagai Benteng Bangsa

Maya Rosida menekankan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi benteng bangsa dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Sejarah mencatat bagaimana Pancasila menyelamatkan Indonesia dari upaya kudeta, perpecahan, dan infiltrasi ideologi asing. “Kesaktian Pancasila adalah kesaktian bangsa. Tanpa Pancasila, kita tidak akan memiliki arah yang jelas dalam menjaga persatuan dan keadilan,” tegasnya.

💪 Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, Kesaktian Pancasila menjadi landasan moral untuk memperjuangkan kesetaraan gender. GOW Wonosobo melihat bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap, tetapi aktor utama dalam pembangunan. Dengan berpegang pada Pancasila, perempuan dapat memperkuat keluarga, mengurangi kekerasan, serta meningkatkan partisipasi dalam politik, ekonomi, dan sosial.

📢 Ajakan Ketua Umum GOW

Di akhir pernyataannya, Dra. Hj. Maya Rosida, M.M mengajak seluruh anggota GOW dan masyarakat Wonosobo untuk menjadikan Kesaktian Pancasila sebagai energi kolektif. “Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan hanya slogan. Dengan berpegang teguh pada Pancasila, perempuan Indonesia akan semakin berdaya, keluarga semakin tangguh, dan bangsa semakin jaya,” tutupnya dengan penuh semangat.

Implementasi Standarisasi LPLPP: Memperkuat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

UPIPA menyambut baik hadirnya Pedoman Standarisasi LPLPP yang disusun oleh KemenPPPA. Bagi kami, pedoman ini bukan hanya acuan teknis, tetapi juga pengakuan atas pentingnya peran lembaga masyarakat dalam mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan standar yang jelas, kami berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya. Kami percaya, langkah ini akan membawa layanan pemberdayaan perempuan lebih profesional, responsif, dan berkelanjutan.

1. Penguatan Kelembagaan

UPIPA dapat menegaskan bahwa pedoman ini menjadi peluang untuk memperkuat posisi kelembagaan mereka sebagai mitra resmi pemerintah. Dengan adanya standar, UPIPA bisa menyesuaikan struktur organisasi, kebijakan internal, dan mekanisme layanan agar selaras dengan NSPK KemenPPPA.

2. Konsistensi Layanan bagi Korban Kekerasan

Sebagai lembaga yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan, UPIPA dapat menekankan pentingnya standar layanan agar setiap korban mendapatkan perlindungan yang setara, aman, dan berkualitas. Pedoman ini membantu memastikan layanan konseling, pendampingan hukum, dan rujukan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan non-diskriminatif.

3. Kolaborasi dengan Pemerintah dan LPLPP Dinas

UPIPA dapat merespon dengan kesiapan untuk memperkuat jejaring bersama Dinas PPPA di tingkat kabupaten/kota. Pedoman ini membuka ruang kolaborasi formal, sehingga UPIPA tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi juga menjadi bagian dari sistem layanan terpadu.

4. Peningkatan Kapasitas SDM

UPIPA bisa menegaskan komitmen untuk mengikuti program pelatihan, asesmen, dan evaluasi yang diatur dalam pedoman. Hal ini penting agar tenaga pendamping memiliki kompetensi standar dalam menangani kasus kekerasan, baik dari aspek psikologis, hukum, maupun sosial.

5. Advokasi dan Sosialisasi

Sebagai lembaga masyarakat, UPIPA dapat mengambil peran aktif dalam menyosialisasikan pedoman ini kepada komunitas lokal. Dengan begitu, masyarakat lebih memahami bahwa layanan pemberdayaan perempuan kini memiliki standar yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap UPIPA.

Pedoman Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)

 

Lembaga Penyedia Layanan Layanan Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, dengan perempuan mencakup hampir setengah populasi. Namun, kesenjangan gender masih nyata: perempuan sering menghadapi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan beban ganda. Hal ini berdampak pada rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dibanding laki-laki, serta kesenjangan dalam partisipasi ekonomi, politik, dan sosial.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) hadir sebagai ujung tombak yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas perempuan, meningkatkan kualitas hidup, serta memperluas akses mereka di berbagai bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan.

Landasan Hukum

Pedoman ini berlandaskan pada:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

• UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

• Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Tujuan

Pedoman ini disusun untuk:

1. Menjadi acuan pengembangan dan penguatan LPLPP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat.

2. Mewujudkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di lingkungan KemenPPPA.

3. Menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang LPLPP.

4. Menjadi persyaratan dalam penilaian kesesuaian (conformity assessment) untuk standardisasi LPLPP.

Sasaran

• Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membentuk LPLPP terstandarisasi.

• Lembaga masyarakat, dunia usaha, atau institusi lain yang ingin memperkuat peran pemberdayaan perempuan.

Prinsip Layanan LPLPP

1. Akuntabilitas

2. Transparansi

3. Non-diskriminatif

4. Keadilan

5. Kesetaraan dan keterjangkauan

Penerima Manfaat

• Perempuan dewasa (usia di atas 18 tahun) yang ingin lebih berdaya dalam keluarga dan masyarakat.

• Donatur/mitra yang ingin menyalurkan program pemberdayaan melalui LPLPP.

Tugas dan Tanggung Jawab

• KemenPPPA: menyusun kebijakan, menetapkan standar, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

• Dinas PPPA Provinsi/Kabupaten/Kota: melaksanakan layanan LPLPP, mengoordinasikan program, dan mengembangkan jejaring di wilayah masing-masing.

• LPLPP Masyarakat/Swasta/NGO: menjadi mitra pemerintah dalam memberikan layanan langsung kepada perempuan.

📌 Ringkasnya: Pedoman ini menegaskan bahwa LPLPP adalah instrumen penting untuk memperkuat kesetaraan gender di Indonesia. Dengan standar yang jelas, lembaga ini diharapkan mampu memberikan layanan yang berkualitas, konsisten, dan mudah diakses, sehingga perempuan dapat berdaya penuh dalam pembangunan.